PERKEMBANGAN PERATURAN PERUNDANGAN TENTANG SISTEM ADM PEMERINTAHAN DESA DI INDONESIA
DESA DI JAMAN BELANDA
INLANDEDSE GEMEENTE ORDONANTIE JAWA EN MADURA DIMUAT DALAM STAATSBLADS NO 83/1906 (IGO) DAN IGO UNTUK MENGATUR DAERAH LAIN DILUAR JAWA PADA 10 DAERAH DI INDONESIA
INLANDSE GEMEENTE ORDONANTIE BUITENGESTEN DIMUAT DALAM STAATSBLADS NO 490/1938
DESA DIJAMAN JEPANG DISEBUT KU DIKEPALAI KUTYO DIATUR DALAM OSAMU SEIREI NOMOR : 7
PEMERINTAHAN DESA SETELAH KEMERDEKAAN
UU NO. 19 TAHUN 1965 TENTANG DESA PRAJA SEBAGAI BENTUK PERALIHAN UNTUK MEMPERCEPAT TERWUJUDNYA DAERAH TINGKAT III DISELURUH WILAYAH RI
UU NO 5 TAHUN 1979 TENTANG PEMERINTAHAN DESA
UU NO 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
UU NO 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
DESA DI JAMAN BELANDA
INLANDEDSE GEMEENTE ORDONANTIE JAWA EN MADURA DIMUAT DALAM STAATSBLADS NO 83/1906 (IGO) DAN IGO UNTUK MENGATUR DAERAH LAIN DILUAR JAWA PADA 10 DAERAH DI INDONESIA
INLANDSE GEMEENTE ORDONANTIE BUITENGESTEN DIMUAT DALAM STAATSBLADS NO 490/1938
DESA DIJAMAN JEPANG DISEBUT KU DIKEPALAI KUTYO DIATUR DALAM OSAMU SEIREI NOMOR : 7
PEMERINTAHAN DESA SETELAH KEMERDEKAAN
UU NO. 19 TAHUN 1965 TENTANG DESA PRAJA SEBAGAI BENTUK PERALIHAN UNTUK MEMPERCEPAT TERWUJUDNYA DAERAH TINGKAT III DISELURUH WILAYAH RI
UU NO 5 TAHUN 1979 TENTANG PEMERINTAHAN DESA
UU NO 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
UU NO 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
1 komentar:
Mantap Bos, mana postingan terbaru nih?
Kunjungin blog saya ya boss
Keran Media
Posting Komentar